Pemprov DKI Anggarkan Rp4,74 Miliar untuk Mobil Dinas Gubernur DKI dan Ketua DPRD: Pajak Memperkaya Pejabat?

LAROS MEDIA – Pemprov DKI anggarkan pengadaan kendaraan dinas Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp4,74 Miliar.

Rencana Pemprov DKI tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau ‘Sirup LKPP’.

Pemprov DKI merencanakan kendaraan dinas tersebut berupa Jeep dengan masing-masing anggaran sebesar Rp2,37 miliar.

Berita yang beredar tersebut membuat warganet angkat bicara.

“Pajak adalah uang patungan yang dibayarkan oleh rakyat yang gunanya untuk memperkaya pejabat,” tulis @taofanllu15.

“Boros anggaran, boros bensin. Beli innova hybrid juga cocok jadi kendaraan dinas. Kayak mau off-road aja jalanan tanah di Jakarta,” protes @aranditiopratama.

Baca Juga: Miliki Rumah Miliaran, Rafael Trisambodo Bayar Pajak Rp300 Ribu per Tahun, Netizen : Yang Wajib Itu Sholat

“Alhamdulillah pajak kita disalurkan tepat sasaran, pasti dengan mobil dinas Jeep tersebut bisa menunjang mobilitas pejabat negara kita,” sindir @th_pranoto13

“Mengingat jalan raya yang dilalui masih banyak yang berlubang, sangat bahaya bagi keselamatan pejabat negara kalau tidak menggunakan mobil Jeep,” tambahnya.

Pengadaan kendaraan dinas tersebut dianggarkan dari APBD 2023 yang rencananya akan digunakan oleh Heru Budi Hartono dan Prasetio Edi Marsudi.

Alokasi anggaran yang masuk dalam paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Ketua Dewan dan Penjabat Gubernur DKI tersebut berkapasitas mesin 4.200 CC.

Reza Pahlevi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) mengungkapkan bahwa meski terdapat pengadaan Jeep, kendaraan dinas pimpinannya tersebut menggunakan kendaraan listrik.

Sebelumnya, Pemprov DKI menganggarkan Rp20,3 miliar untuk pengadaan 23 mobil listrik yang bersumber dari APBD 2023.***