Usai Didemo, Pemerintah Timor Leste Batalkan UU Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota Parlemen dan Pejabat Publik

Laros Media - Pemerintah Timor Leste akhirnya membatalkan undang-undang yang memberikan dana pensiun seumur hidup bagi pejabat tinggi negara. 

Keputusan ini diambil setelah ribuan warga menggelar demonstrasi besar-besaran di ibu kota Dili selama beberapa hari.

Pada Jumat, 26 September 2025, parlemen Timor Leste menggelar pemungutan suara dan sepakat mencabut aturan pensiun tersebut. 

Baca Juga: Ribuan Pengemudi Ojol Gelar Aksi Demo di Jakarta, Soroti Tuntutan hingga Pemblokiran Aplikasi

Undang-undang lama, yang disahkan pada 2006, sebelumnya menjamin gaji pensiun setara dengan penghasilan saat menjabat bagi anggota parlemen, presiden, perdana menteri, dan menteri.

Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa dan warga yang bersuara. 

"Teruntuk mahasiswa, permintaan kalian telah dituruti. Tolong hentikan demonstrasi," kata anggota parlemen dari Partai Khunto, Olinda Guterres, dilansir Laros Media pada Sabtu, 27 September 2025 dari Instagram @bushcoo.

Baca Juga: Garda Indonesia Akan Gelar Demo, Aplikasi Ojol Bakal Dimatikan Massal

Gelombang protes awalnya muncul akibat rencana pemerintah menyediakan mobil mewah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Tahun lalu, parlemen menyetujui anggaran sekitar US$4,2 juta, setara lebih dari Rp70 miliar untuk membeli 65 unit Toyota Prado SUV bagi seluruh anggota DPR.

Rencana tersebut menuai kritik tajam mengingat kondisi ekonomi negara. Lebih dari 40 persen penduduk Timor Leste hidup dalam kemiskinan, sehingga pengadaan mobil mewah dinilai tidak sensitif terhadap situasi rakyat.

Baca Juga: Demo di Nepal Makin Ricuh, Massa Jebol Penjara hingga Sebabkan 773 Narapidana Kabur

Sebagai tindak lanjut, parlemen kini menyiapkan undang-undang baru untuk meniadakan tunjangan pensiun seumur hidup bagi pejabat negara. 

Draf aturan ini akan diserahkan kepada Presiden Jose Ramos-Horta untuk mendapatkan pengesahan resmi.